Hj. Sri Neni Trianawati Usulkan 50 Kegiatan Pembangunan untuk Dapil IV dalam FPD RKPD 2026
Muara Teweh – Pada acara Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diadakan baru-baru ini di Aula BappedaLitbang Muara Teweh, Hj. Sri Neni Trianawati, anggota DPRD Dapil IV Barito Utara, mengusulkan 50 kegiatan pembangunan yang difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerahnya.
Beberapa usulan utama yang disampaikan oleh Hj. Sri Neni Trianawati antara lain adalah pembangunan tower BTS di Desa Buntok Baru untuk meningkatkan akses komunikasi yang lebih baik, perbaikan jalan poros menuju Desa Panaen dengan pengecoran rigid atau aspal, serta rehabilitasi gedung sekolah di Desa Butong untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.
Selain itu, ia juga mengusulkan lanjutan pembangunan jalan rigid menuju Desa Liang Buah Dalam sepanjang kurang lebih 3 kilometer dan peningkatan jalan poros menuju SMPN 1 Teweh Selatan. Pengerjaan jalan rigid di RT 10, 11, dan 12 Desa Bukit Sawit juga menjadi bagian dari rencana pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung perkembangan wilayah di Dapil IV.
Usulan-usulan yang disampaikan pada FPD RKPD tahun 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Utara, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan aksesibilitas.
Melalui usulan-usulan tersebut, Sri Neni Trianawati berharap agar seluruh program yang diajukan dapat terealisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, guna memastikan pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Barito Utara.
Para anggota DPRD berharap bahwa usulan-usulan tersebut mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan pembangunan di wilayah tersebut. FPD RKPD menjadi forum yang sangat penting bagi anggota DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan agar alokasi anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran demi kemajuan daerah.
